15
Mei

Persyaratan Membuat Sertifikat Tanah

Persyaratan Membuat Sertifikat Tanah

 

ARSITEK INDO KOTRAKTOR | Membuat sertifikat tanah untuk wilayah anda sangat penting sobat. Jika anda ingin membuat sertifikat tanah anda perlu menyiapkan beberapa dokumen. nah mari simak ulasan di bawah ini yang akan membahas mengenai apa saja persyaratan membuat sertifkkat rumah. Selamat membaca !

Dokumen yang Harus Dilengkapi untuk Membuat Sertifikat Tanah 

1. KTP asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan.

4. Kartu kavling

5. Advice planning.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

7. Akta Jual Beli (AJB)

8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

9. Pajak Penghasilan (PPH)

Sementara itu, ada perbedaan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi saat untuk membuat sertifikat tanah untuk tanah girik milik adat.

Adanya perbedaan ini membuat kamu harus memahami dan jangan sampai salah dalam mempersiapkan.

Dokumen yang Harus Dilengkapi untuk Membuat Sertifikat dari Tanah Girik Milik Adat 

1. KTP asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan

4. Surat Riwayat Tanah

5. Letter C atau girik

6. Surat pernyataan tidak ada sengketa

7. Akta Jual Beli (AJB)

8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

9. Pajak Penghasilan (PPH)

Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah 

BACA JUGA : Perhatikan Ini Jika Punya Rumah Di Pinggir Jalan Raya

1. Mengajukan Permohonan

Menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat di kantor BPN setempat.

Setelah itu, petugas BPN setempat akan mendatangi lokasi tanah untuk melakukan pengukuran.

2. Pengukuran Tanah di Lokasi 

Pemilik tanah harus memberikan tanda atau patok untuk tanah yang akan diukur oleh petugas BPN.

Petugas BPN mendatangi lokasi tanah untuk melakukan pengukuran berdasarkan tanda dan batas tanah.

3. Pengesahan Surat Ukur

Setelah para petugas BPN melakukan pengukuran tanah, petugas akan memberikan surat ukur berisi pemetaan tanah kepada pemilik.

4. Pemeriksaan untuk Mendapatkan Hasil Data Yuridis 

Petugas BPN dan juga kelurahan setempat akan melakukan penelitian mengenai tanah dengan hasil data yuridis.

Hasil ini memiliki kegunaan sebagai penjamin permohonan hak tanah tersebut tidak mendapatkan keberatan dari pihak lain.

5. Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah 

BPN akan mengeluarkan surat keputusan hak atas tanah, kemudian pemilik akan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).

6. Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pemilik akan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas tanah yang tercantum di dalam surat ukur.

baca juga : Keuntungan Memiliki Rumah Di Desa

Besar BPHTB ini tergantung besar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. Jangan lupa bayar pajak ya.

7. Pengambilan Sertifikat Tanah 

Sebelum mengambil sertifikat tanah, pemilik harus menunggu pendaftaran surat keputusan untuk penerbitan sertifikat tanah.

Setelah itu, pemilik bisa mengambil sertifikat tanah. Proses pengurusan sertifikat tanah bisa memakan waktu antara 60, 90, hingga 120 hari.